Saat Tembok Kelas Mengasingkan Jiwa

Coba tengok kembali ingatan masa kecil kita saat duduk gelisah di bangku sekolah, keringat dingin oleh deretan angka rumit atau tata bahasa asing, semata demi menghindari teguran guru di depan papan tulis. Di balik dalih mencetak manusia unggul, institusi pendidikan kerap justru meredam keberanian berpikir dan mematikan daya cipta alami sejak dini. Murid dituntut menghafal diktat hingga lumat, lalu dicap gagal bila sudut pandangnya bergeser seinci dari kunci jawaban.

Tanpa kita sadari, proses olah pikir yang diagungkan itu menyusut jadi sekadar kerja mesin cetak: memindahkan informasi dari lembaran buku ke kertas ujian, lalu menguap begitu bel pulang berdentang. Sekolah dan kampus meluluskan sarjana yang lincah merangkai kata, tetapi gagap saat berhadapan langsung dengan penderitaan nyata di sekelilingnya.

Huruf di atas kertas sesungguhnya hanyalah gerbang paling luar. Jika membaca cuma dimaknai sebagai merangkai abjad, mesin pencari internet jauh lebih “pintar” ketimbang manusia. Di titik inilah bencana bermula: jemari kita lincah menatap teks, tetapi batin kita buta membaca geliat zaman.

Menembus Pintu Persepsi Menuju Keluasan Budi

Ulama pedagogi klasik Islam, Syekh Az-Zarnuji, dalam risalah Ta’lim al-Muta’allim, menggarisbawahi bahwa hikmah keilmuan bukan sekadar pemindahan data teknis, melainkan percikan cahaya (nur) yang hanya bertamu pada jiwa yang beradab, berniat jernih, dan peka batin. Menuntut ilmu adalah proses bedah jiwa secara menyeluruh, bukan perlombaan menumpuk wawasan demi tepuk tangan khalayak.

Nalar klasik ini berpadu dengan gagasan Multiple Intelligences dari psikolog Howard Gardner (1983, hlm. 73–80). Gardner menggugat kesempitan sistem pendidikan modern yang mendewakan kecerdasan logika-matematika dan bahasa formal, sembari mengabaikan kepekaan antarpribadi, ketahanan batin, dan kesadaran eksistensial. Menilai kepintaran seseorang hanya lewat transkrip nilai sama tak adilnya dengan menuntut ikan membuktikan kehebatannya dengan memanjat pohon — ukuran yang keliru sejak awal.

Saya teringat seorang santri di pesantren, sebut saja Amin — bukan murid yang menonjol di kelas nahwu-sharaf, sering tertinggal menghafal bait Alfiyah. Tapi setiap subuh, dialah yang lebih dulu mengetuk pintu kamar kiai sepuh yang sakit, membantu wudlu tanpa diminta, dan diam-diam menyisihkan jatah lauknya untuk santri baru yang belum genap sebulan menahan rindu rumah. Tak ada ijazah untuk kepekaan semacam ini, tak ada nilai rapor yang mencatatnya. Tapi siapa yang berani bilang Amin tak berilmu?

Menyelami hal yang tak tertulis berarti kesanggupan memahami apa yang tersembunyi di balik kata-kata, seperti yang dilakukan Amin: membaca beban hidup tetangga lewat tatap matanya yang sayu, menangkap isyarat tanah yang merintih akibat dirusak. Begitu pula menyimak yang bukan suara. Ruang hidup kita hari ini terlampau bising oleh ambisi, klaim kebenaran sepihak, dan kegaduhan tanpa henti di jagad maya. Orang yang sungguh cerdas bukan dia yang teriakannya paling memekakkan telinga, melainkan pribadi yang sudi mematikan ego untuk menyerap kepedihan kaum lemah yang tak mampu bersuara.

Dalam tradisi santri di bilik-bilik pesantren, ikhtiar ini bukan wacana seminar di ruang berpendingin udara. Santri digembleng menghidupkan kesadaran kritis dan menguji kitab kuning langsung di atas tanah realitas warga desa. Mereka meneladani laku padi: kian menjulang wawasan, kian merunduk pembawaan; bertutur secukupnya demi menghayati kemuliaan hening.

Merawat Fitrah Insani

Belajar cara belajar, pada akhirnya, adalah ikhtiar memulihkan martabat kemanusiaan yang tercerabut oleh sistem yang keliru mengukur. Gelar tanpa kehalusan budi hanya membangun tembok pongah antara diri kita dan sesama.

Maka mulailah dari yang paling dekat dan paling sederhana: minggu ini, luangkan satu percakapan sungguh-sungguh dengan orang yang biasanya hanya kita lewati — tetangga, tukang becak, santri yang diam di sudut kelas. Dengarkan tanpa buru-buru menanggapi. Di situlah pelajaran yang tak akan pernah tercatat di buku rapor mana pun, tapi justru paling menentukan siapa kita sesungguhnya. [I_R]

Panggung dan Bayang-Bayang

Mari mengakui satu hal jujur di depan cermin: hal paling memilukan dari sebuah perhelatan akbar bukanlah sengkarut teknis di arena sidang, melainkan ketika kemegahan lahiriah sengaja dipakai untuk membungkus rapat-rapat kerapuhan moral di belakang layar.

Akhir Agustus kemarin, mata jutaan umat tertuju ke Jombang. Di tanah para muassis tempat jam’iyah ini mula-mula dianggit dengan air mata dan tirakat, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dipentaskan. Di atas mimbar, pidato kebangsaan meluncur mulus, panggung tertata megah, karpet merah terbentang menyambut tamu-tamu terhormat, dan tepuk tangan hadirin bergemuruh menenggelamkan malam.

Namun, tepat ketika lampu sorot dimatikan dan para juru warta beranjak pergi, ada sunyi yang menyisakan sebilah tanya: NU, mau ke mana? Apakah jam’iyah terbesar di republik ini masih sungguh-sungguh berdaulat atas langkahnya sendiri, ataukah diam-diam sedang dipandu oleh partitur orkestra yang notasinya ditulis dari balik dinding tebal kekuasaan dan bilik-bilik pemodal?

Kemandirian jam’iyah adalah harga mati yang selalu diulang dalam setiap muktamar. Tetapi di titik inilah letak paradoksnya. Jutaan warga nahdliyin di pedesaan—petani tebu, buruh harian, dan santri bersarung lusuh—masih setia mendaras istighosah demi keselamatan bangsa tanpa pernah menuntut balas dari negara. Sementara di pucuk elite, arah langkah jam’iyah justru kian terseret ke dalam kalkulasi matematika politik yang banal: siapa membawa berapa, mengamankan gerbong mana, dan berlabuh ke istana siapa.

Uang dan Daulat yang Tergadai

Tentu saja, kita tidak boleh naif. Mengumpulkan ratusan cabang dari ujung barat hingga timur Nusantara meniscayakan ongkos logistik yang masif. Membiayai muktamar bukan perkara menyulap daun menjadi lembaran rupiah. Tetapi persoalan moral bermula ketika kebutuhan logistik itu bergeser fungsi: dari sekadar sarana khidmah menjadi instrumen penakluk nurani.

Sebelum palu pleno penentuan pimpinan diketuk, aroma transaksi berembus kencang di ruang-ruang hotel transit. Berbagai kegelisahan muktamirin menyingkap fenomena yang menyayat adab: istilah bisyaroh—yang sejatinya adalah tradisi suci pesantren sebagai tanda takzim santri kepada guru—mengalami degradasi semantik yang sangat kasar. Amplop dan fasilitas logistik dibagikan berkedok tanda terima kasih, padahal fungsinya tak lebih dari sekadar pelicin mandat politik untuk mengunci arah suara.

Bahkan benteng moral tertinggi seperti sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tak luput dari kepungan modal. Musyawarah sembilan kiai sepuh ini semula didesain demi membendung keliaran politik uang sistem pemilihan langsung. Namun pialang kekuasaan selalu selangkah lebih gesit. Ketika para kiai sepuh di bilik musyawarah tak bisa dibeli, para makelar mencegat prosesnya sejak hulu: mengondisikan cabang-cabang pemegang hak usul agar nama-nama anggota AHWA yang diajukan sudah disterilkan sesuai selera pemodal.

Mengapa jam’iyah ini begitu seksi hingga lingkaran modal dan penguasa bernafsu mendiktenya? Jawabannya gamblang: legitimasi moral NU adalah komoditas paling mahal di mata negara. Ketika ormas keagamaan berhasil dikooptasi lewat konsesi ekonomi dan buaian proyek, maka daya kritis masyarakat sipil runtuh seketika. Julien Benda pernah mengingatkan dalam risalah klasiknya La Trahison des Clercs (tentang pengkhianatan kaum cendekia): kehancuran sebuah bangsa terjadi manakala para penjaga moral meletakkan tugas kenabiannya di atas meja tawar-menawar kekuasaan, lalu membiarkan dalil suci disewa untuk melegitimasi kepongahan duniawi.

Sunyi dan Jalan Pulang

Lalu, ke mana arah jalan pulang pasca-perhelatan di Jombang? Menjawab tanya "NU, mau ke mana?" bukan perkara meratapi kegagalan etis, apalagi menyalakan api kebencian yang destruktif. Jam’iyah ini perlu mengambil jarak sejenak, menghela napas panjang, dan menempuh perjalanan kembali ke dalam diri (inner journey).

Kemandirian jam’iyah tidak akan pernah lahir dari pasal-pasal tata tertib yang kaku bila batin para pengelolanya masih memuja kenyamanan takhta. Perbaikan mendesak harus dimulai dari transparansi dana dan audit moral organisasi. Ruh Khittah 1926 bukanlah mantra netralitas di atas kertas, melainkan komitmen etis untuk berjarak sama dengan semua poros kekuasaan demi membela yang tertindih: para mustadh'afin, petani yang kehilangan ladang, dan generasi muda yang rindu teladan kejujuran.

Sejak ratusan tahun lampau, pesantren dan para kiai kampung bertahan melintasi badai zaman bukan karena belas kasihan penguasa atau kucuran anggaran istana. Mereka tegak karena akar barakah, keikhlasan mengabdi, dan kesanggupan untuk hidup bersahaja. Di bilik-bilik santri yang sempit, ketangguhan itu dipupuk tanpa gemerlap kamera.

Sudah saatnya PBNU kembali belajar pada ketulusan warganya di akar rumput. Martabat sebuah jam’iyah ulama tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering pejabat negara berseliweran di kantornya, melainkan oleh seberapa tegak ia sanggup berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus bertopang pada tongkat rapuh kekuasaan. [I_R].

Ada sesuatu yang berubah di sekitar kita, pelan tapi terasa. Bukan hanya soal teknologi yang makin cepat, atau kurikulum yang terus berganti, melainkan cara kita bertutur. Di rumah, di sekolah, bahkan di ruang digital, suara manusia seperti kehilangan rem. Kata-kata yang semestinya menjadi jembatan, justru sering dipakai sebagai palu. Dalam banyak keluarga, “mendidik” diam-diam bergeser maknanya: bukan lagi menuntun, melainkan menekan. Bukan lagi memahamkan, melainkan memenangkan. Maka tidak heran kalau hardikan sering dianggap normal, seolah suara keras adalah bukti kepedulian.

Coba lihat adegan yang makin lazim: orang tua meledak karena anak kecanduan gawai atau game. Jam belajar jadi arena perang, bukan ruang tumbuh. Anak diminta “berhenti sekarang juga”, tetapi yang terdengar bukan instruksi, melainkan ledakan emosi yang menumpahkan lelah, cemas, dan ketakutan orang dewasa sendiri. Dalam momen itu, masalahnya bukan lagi soal screen time, melainkan soal relasi. Anak bukan dituntun mengelola keinginan, tapi dipaksa tunduk lewat rasa takut.

Di sekolah, cerita serupa berulang dengan kostum berbeda. Ada guru yang memarahi murid di depan kelas, suaranya meninggi, kalimatnya menusuk. Lalu seseorang merekam. Video itu menyebar, ditonton ribuan kali, disertai komentar yang kadang lebih kasar daripada amarah di kelas. Yang menyedihkan, banyak orang menanggapinya dengan ringan: “Namanya juga mendidik.” Padahal yang terjadi bukan mendidik, tetapi mempermalukan—dan itu meninggalkan bekas yang tidak selalu terlihat di rapor.

Ruang digital juga ikut menyumbang bahan bakar. Grup WhatsApp orang tua murid, yang seharusnya menjadi kanal koordinasi, sering berubah menjadi arena saling sindir. Ada kalimat-kalimat pasif-agresif, “Kalau anaknya tidak siap sekolah, jangan ganggu yang lain,” atau “Orang tua sekarang maunya enak saja.” Mungkin maksudnya menegur, tetapi bentuknya memaki. Akhirnya yang tumbuh bukan kerja sama, melainkan ketegangan kolektif: guru merasa tidak dihargai, orang tua merasa diserang, dan anak menjadi pusat tekanan.

Yang lebih mengkhawatirkan, budaya “mendidik = membentak” kerap diwariskan tanpa sadar. Dulu orang tua dibesarkan dalam disiplin keras, lalu mengulangnya dengan keyakinan: “Aku dulu dibentak juga jadi orang.” Logika ini terdengar meyakinkan, tapi sesungguhnya menyimpan bias: kita tidak pernah benar-benar tahu luka apa yang ikut terbawa, hanya karena seseorang terlihat “baik-baik saja” di permukaan. Lebih ironis lagi ketika konten parenting “keras biar sukses” viral di media sosial: potongan video pendek, kata-kata tegas tanpa konteks, lalu disimpulkan sebagai resep emas membentuk anak tangguh. Padahal ketangguhan tidak selalu lahir dari tekanan, sering kali justru lahir dari rasa aman.

Di tengah semua itu, tekanan ranking dan akademik memperkeruh hubungan. Sekolah mengejar angka, orang tua mengejar prestasi, anak mengejar napas. Relasi guru-murid menjadi tegang karena target, relasi orang tua-anak menjadi panas karena ekspektasi. Dan ketika target tidak tercapai, yang keluar sering kali bukan evaluasi, melainkan emosi. Kita hidup di zaman cepat marah, tetapi miskin ruang untuk mendengar. Seperti kota yang lampunya terang, tapi hatinya gelap.

Luka yang Tidak Berdarah: Sains Perkembangan dan Cahaya Islam

Dalam psikologi perkembangan, cara orang dewasa berbicara kepada anak bukan sekadar “gaya komunikasi”; ia ikut membentuk fondasi emosi dan karakter. Pola asuh yang dibahas Diana Baumrind menunjukkan perbedaan penting antara otoritatif (tegas tapi hangat) dan otoriter (keras, kaku, menuntut tanpa ruang dialog) (Baumrind, 1991). Yang pertama membangun disiplin sekaligus kedekatan; yang kedua sering menghasilkan kepatuhan semu—anak terlihat menurut, tapi di dalamnya bisa tumbuh kecemasan atau pemberontakan diam-diam. Konsep ini kemudian diperkaya dalam kerangka dua dimensi: tuntutan dan responsivitas (Maccoby & Martin, 1983). Anak butuh batas, tetapi juga butuh rasa dipahami.

Di sinilah kita perlu membedakan “tegas” dan “keras”. Tegas itu jelas, konsisten, dan terarah: aturan dibuat, konsekuensi dipahami, nada tetap manusiawi. Keras itu meledak, merendahkan, dan sering tidak proporsional: aturan muncul bersama amarah, lalu anak dipaksa menerima dengan rasa takut. Tegas menuntun; keras menghantam. Disiplin adalah proses belajar; menghina adalah proses melukai.

Dari sisi otak dan emosi, hardikan bukan sekadar “kata-kata”. Ketika anak dibentak atau dipermalukan, tubuhnya bisa masuk ke mode stress respons—reaksi “lawan atau lari” yang membuat otak sulit berpikir jernih. Anak jadi lebih reaktif, bukan reflektif. Pada kondisi seperti itu, pusat emosi bekerja lebih dominan dibanding bagian otak yang mengatur perencanaan dan kontrol diri. Daniel Goleman menjelaskan bagaimana emosi yang meledak bisa “membajak” kemampuan berpikir (Goleman, 1995). Maka anak yang dimarahi sering tidak benar-benar belajar makna kesalahan, yang ia pelajari justru cara bertahan dari rasa terancam.

Lebih jauh, berbagai kajian menunjukkan bahwa disiplin keras—termasuk hukuman fisik dan agresi verbal—berkaitan dengan risiko masalah perilaku dan emosi yang lebih tinggi (Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016). Lembaga kesehatan anak seperti American Academy of Pediatrics juga menegaskan bahwa hukuman fisik tidak efektif dan terkait dampak negatif, sehingga mendorong pendekatan disiplin yang lebih sehat (AAP, 2018). WHO pun memasukkan kekerasan terhadap anak—termasuk kekerasan emosional—sebagai masalah serius yang merusak perkembangan dan martabat anak (WHO, 2024). APA menekankan bahwa kekerasan dan maltreatment, termasuk aspek emosional, dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan psikologis anak (APA, t.t.). Laporan UNICEF juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam disiplin masih luas terjadi di berbagai tempat, seakan menjadi kebiasaan budaya yang sulit diputus (UNICEF, 2014).

Pada titik ini, kita sadar: makian bukan sekadar “keras di awal biar nanti baik.” Ia bisa menjadi luka yang tidak berdarah, tetapi merusak cara anak memandang diri. Haim Ginott pernah menekankan pentingnya bahasa yang tidak mempermalukan, karena komunikasi orang dewasa membentuk citra diri anak (Ginott, 1965). Anak yang terus-menerus dipanggil “pemalas”, “bodoh”, atau “bandel”, lama-lama tidak hanya mendengar kata itu—ia percaya itu. Dan ketika identitas terbentuk dari label negatif, pendidikan berubah menjadi penjara batin.

Yang menarik, nilai-nilai ini justru sangat selaras dengan Islam. Al-Qur’an tidak mengajarkan dakwah dengan bentakan, apalagi pendidikan dengan cacian. QS. An-Nahl:125 menegaskan metode “bil hikmah” dan “mau‘izhah hasanah”—kebijaksanaan dan nasihat yang baik. QS. Ali Imran:159 menyebut kelembutan sebagai sebab orang-orang mau mendekat; bahkan Nabi diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. QS. Al-Hujurat:11 melarang merendahkan dan mengejek, karena itu merusak kehormatan manusia. Dan QS. Luqman:13–19 memperlihatkan potret pendidikan yang sangat indah: Luqman menasihati anaknya dengan panggilan penuh kasih “ya bunayya”, menanamkan tauhid, adab, kesederhanaan suara, hingga etika sosial.

Rasulullah ﷺ sendiri memberi teladan yang nyaris “mustahil” jika dibandingkan standar emosi kita hari ini: beliau menyayangi anak-anak, memangku cucu, membiarkan mereka bermain, bahkan tetap lembut ketika situasi tidak ideal. Ada hadits shahih yang menjadi kompas: “Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya…” (HR. Muslim). Kelembutan bukan tanda lemah, melainkan kualitas jiwa yang matang. Dalam pendidikan, kelembutan adalah strategi paling dalam: ia membuat anak merasa aman untuk belajar, bukan takut untuk salah.

Ulama juga menaruh perhatian besar pada adab lisan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lisan adalah pintu besar yang bisa menjerumuskan manusia jika tidak dijaga, dan pendidikan akhlak bertumpu pada pembiasaan yang lembut namun konsisten (Al-Ghazali, t.t.). Ibn Qayyim membahas pentingnya tarbiyah hati dan pembentukan karakter melalui kasih sayang dan pemahaman kondisi jiwa anak, bukan sekadar paksaan (Ibn Qayyim, t.t.). Imam Nawawi, dalam penekanan tentang adab dan akhlak, mengingatkan betapa seriusnya dampak kata-kata yang melukai kehormatan orang lain (An-Nawawi, t.t.).

Ada satu syair dibuat oleh Ibn Ruslan dalam kitab Zubad yang sering dibaca di Kalangan Pesantren:

“نِعَمُ الإِلَهِ عَلَى العِبَادِ كَثِيرَةٌ  - وَأَجَلُّهَا نَجَابَةُ الأَبْنَاءِ

“Nikmat Allah pada hamba sangat banyak, dan yang paling agung adalah baiknya anak-anak.”

Syair ini bukan sekadar kalimat indah; ini sebuah sudut pandang. Anak yang baik bukan produk “bentakan”, melainkan hasil tarbiyah yang memuliakan manusia. Kalau anak adalah nikmat terbesar, mengapa kita merawatnya dengan cara yang paling keras?

Mengasuh dengan Teladan: Disiplin Tanpa Menghancurkan Martabat

Setelah memahami luka yang ditimbulkan hardikan, pertanyaan berikutnya sederhana namun menantang: lalu bagaimana caranya mendidik tanpa menghardik? Jawabannya bukan “membiarkan anak sebebasnya,” karena itu juga bukan pendidikan. Kita tetap butuh batas. Tapi batas yang memanusiakan.

Dalam praktik sehari-hari, disiplin yang sehat dimulai dari cara kita hadir. Ketika anak kecanduan gawai, misalnya, kita boleh tegas: ada aturan waktu, ada konsekuensi logis, dan ada komitmen orang tua ikut menjaga konsistensi. Tetapi ketika yang muncul adalah kalimat “Kamu ini bodoh banget sih!” kita sudah keluar jalur. Tegas itu berisi aturan; keras itu berisi penghinaan. Tegas menargetkan perilaku; keras menyerang identitas. Anak perlu tahu “apa yang salah”, bukan diyakinkan bahwa “dirinya yang salah”.

Di sekolah, guru tetap boleh menegur murid yang mengganggu kelas, bahkan memberi konsekuensi. Namun mempermalukan di depan teman-teman—apalagi sambil melabeli—sering hanya memindahkan masalah: kelas memang hening, tetapi hati anak ribut. Lebih efektif jika guru bisa memisahkan perilaku dari harga diri: “Perilakumu mengganggu. Kita bicarakan setelah pelajaran.” Kalimat seperti ini bukan memanjakan, justru menunjukkan wibawa yang tenang. Wibawa tidak selalu identik dengan suara tinggi; kadang wibawa lahir dari kontrol diri.

Di grup WA orang tua, komunikasi beradab juga menjadi bagian dari pendidikan kolektif. Anak-anak belajar dari atmosfer orang dewasa. Jika orang tua saling menyindir dan memaki, lalu menuntut anak berbahasa santun, itu kontradiksi yang lucu sekaligus menyakitkan. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan menguliti. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan membunuh martabat. Inilah pendidikan sosial yang sering luput: anak tidak hanya dibentuk oleh keluarga, tetapi oleh budaya percakapan komunitas.

Solusi yang paling sulit sebenarnya bukan teknik, melainkan keberanian untuk bercermin. Banyak hardikan muncul bukan karena anak “kurang ajar”, tetapi karena orang dewasa sedang penuh: penuh lelah, penuh tuntutan, penuh luka masa kecil yang belum selesai. Di sinilah teladan bekerja. Anak belajar regulasi emosi bukan dari nasihat panjang, tetapi dari cara kita mengelola marah. Kita bisa berkata, “Ayah/Ibu sedang kesal. Kita jeda dulu, nanti kita bicara.” Kalimat ini sederhana, tetapi revolusioner. Ia mengajarkan bahwa marah boleh, melukai tidak.

Budaya rumah dan sekolah juga perlu dirancang untuk mendidik, bukan sekadar mengontrol. Kalau target akademik membuat relasi tegang, mungkin bukan anaknya yang bermasalah, tetapi sistem ekspektasi kita yang terlalu sempit. Pendidikan seharusnya membentuk manusia utuh: akal, emosi, dan akhlak. UNICEF dan berbagai lembaga mendorong pendekatan disiplin positif yang mengurangi kekerasan dan menekankan pembelajaran perilaku melalui batas yang jelas dan hubungan yang aman (UNICEF, 2014). Ini sejalan dengan Islam: tarbiyah bukan hanya memerintah, tetapi menumbuhkan.

Pada akhirnya, pendidikan adalah proses memanusiakan, bukan melukai. Kita boleh ingin anak sukses, tetapi jangan menukar sukses dengan luka batin. Kita boleh ingin anak disiplin, tetapi jangan menukar disiplin dengan penghinaan. Kelembutan bukan berarti tanpa batas, dan ketegasan bukan berarti tanpa adab. Justru kombinasi keduanya yang melahirkan manusia dewasa: tegas dalam aturan, lembut dalam cara.

Maka mungkin kalimat paling jujur untuk kita ulang setiap hari adalah ini: anak bukan mendengar siapa kita dari ceramah kita, melainkan membaca siapa kita dari cara kita bicara saat marah. Dan ketika mulut kita memilih memaki, kita sedang mengajari mereka satu pelajaran yang tidak pernah tertulis di buku sekolah: bahwa kekerasan adalah bahasa yang sah. Pendidikan seharusnya membatalkan pelajaran itu—dengan teladan, dengan adab, dan dengan keberanian untuk berkata lembut tanpa kehilangan wibawa. Tabik! [I_R]

Dari Jalan Sunyi Menuju Sorot Lampu Kamera

Pernahkah Anda memperhatikan layar kaca atau beranda medsos sambil mengernyitkan dahi: mengapa penceramah zaman sekarang jauh lebih mirip bintang sinetron ketimbang orang alim penyambung lidah para nabi? Di depan sorot lampu studio, air mata bisa menetes begitu pas pada menit kelima—seolah ada tombol otomatisnya—lalu sedetik kemudian langsung berganti tawa terpingkal-pingkal tepat sebelum jeda iklan sabun colek dan obat kuat.

Dulu, orang berilmu dan para penyeru kebaikan itu dihormati bukan karena baju gamisnya yang berkilau atau mobil mewahnya yang berderet, melainkan karena kedalaman ilmunya, kebersihan hatinya, dan kerelaannya hidup sederhana mendampingi rakyat kecil di pelosok kampung (Madjid, 1992: 215). Mereka menempuh "jalan sunyi"—belajar bertahun-tahun membaca kitab tebal, menundukkan hawa nafsu, dan pantang menjilat penguasa.

Namun, begitu agama bertemu dengan industri hiburan dan logika dagang, wajah dakwah mendadak berubah jadi "dakwah permen karet". Rasanya memang manis, legit, dan meledak-ledak di mulut saat menit pertama dikunyah. Tapi coba tunggu sebentar; begitu saripati gulanya habis, yang tersisa hanyalah ampas kenyal hambar yang bikin rahang capek, lalu tanpa pikir panjang langsung kita buang ke tong sampah.

Menjual Surga, Mengunyah Ampas Hiburan

Kritikus media Neil Postman (1985: 84) jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita: bahaya terbesar dari televisi bukanlah saat ia menyuguhkan tontonan bodoh, melainkan saat urusan sakral—seperti agama dan nasib bangsa—dikemas jadi tontonan lawak (showbiz). Layar kaca itu anti-kerumitan; ia tidak suka obrolan mendalam yang bikin mikir. Yang ia minta cuma satu: sensasi cepat, visual heboh, dan pancingan emosi sesaat biar jempol betah menempel di layar.

Dari rahim industri inilah lahir fenomena yang disebut Greg Fealy (2008: 15–20) sebagai consuming Islam alias komodifikasi agama. Agama tak lagi jadi obat penawar luka batin atau cambuk pengingat bagi ketidakadilan sosial, melainkan barang dagangan di etalase mal peradaban. Sang penceramah beralih fungsi bak tenaga penjual (salesman): dosa ditakut-takuti dengan cara yang seram, lalu keselamatan diobral dengan resep instan—mulai dari formula zikir cepat kaya, ajakan poligami kilat, sampai paket jalan-jalan religi berbalut gaya hidup mewah (Fealy, 2008: 24; Turner, 2010: 18).

Yang menyedihkan, publik sering tak sadar sedang terkena apa yang diistilahkan sosiolog Pierre Bourdieu (1991: 163) sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Kita menganggap kebodohan yang dibungkus jubah gemerlap sebagai hal yang lumrah dan berpahala. Orang yang baru kemarin sore belajar agama mendadak jadi panutan nasional hanya karena pandai merangkai kata-kata manis di video pendek. Sementara itu, para kiai udik dan guru ngaji yang puluhan tahun membimbing warga di pedalaman justru dipandang sebelah mata karena dianggap kuno dan tak masuk selera pasar (Geertz, 1960: 135; Madjid, 1992: 220).

Ruang publik yang mestinya jadi tempat kita saling mencerdaskan dan memanusiakan manusia—seperti harapan Jürgen Habermas (1989: 142)—malah berubah jadi pasar malam penuh kepalsuan. Alih-alih membakar kepedulian kita terhadap tetangga yang kelaparan, anak putus sekolah, atau koruptor yang merampok uang rakyat, kita malah disibukkan dengan perdebatan remeh-temeh: sibuk mengutak-atik perkara selangkangan, meributkan hal-hal mistis, dan menimbun rasa bangga semu karena merasa paling suci sedunia.

Memuntahkan Permen Karet, Membasuh Muka Sendiri

Dakwah permen karet adalah cermin buram bagi cara beragama kita yang makin doyan bungkus ketimbang isi. Kalau kita terus-menerus menelan dakwah model begini, batin kita akan kenyang oleh angin palsu: gampang marah saat simbol agama disentuh, tapi dingin dan mati rasa saat melihat penderitaan manusia di depan mata.

Sudah saatnya kita berhenti mengunyah ampas manis yang bikin gigi keropos ini. Matikan sejenak layar gawai, singkirkan candu tontonan para selebritas mimbar, dan mulailah belajar membasuh muka sendiri. Carilah sumber air ilmu yang jernih: orang-orang tua bijak di kampung, guru-guru ikhlas yang tak silau kamera, dan mereka yang tindak-tanduknya mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang welas asih.

Sebab pada akhirnya, iman bukanlah manisan yang habis manisnya dalam sekali kunyah, melainkan akar pohon yang menghunjam ke tanah—tetap kokoh menaungi sesama, tak peduli apakah daunnya disorot lampu kamera atau dibiarkan basah oleh embun pagi. Tabik! [I_R]