Pagi ini (07/09/2026), saat berangkat ke kampus, saya sempat berhenti sejenak di jalan dan dari balik kaca mobil, saya lihat pemandangan yang sudah jadi rutinitas belakangan ini: puluhan motor berjejer memenuhi halaman SPBU Pertamina, bahkan sampai meluber ke bahu jalan. Sebagian pengendara masih duduk di jok menunggu giliran, sebagian lagi berdiri sambil mengobrol dengan yang di sebelahnya. Saya sempat mengambil foto dari dasbor mobil—dan dari situ pun terlihat jelas, antrian ini bukan cuma soal orang yang benar-benar kehabisan bensin. Ada yang tangkinya kelihatan masih lumayan, tapi tetap ikut mengantre. Saya jadi bertanya-tanya, mereka ngantre karena benar-benar butuh, atau karena takut kehabisan?

Memang ada isu distribusi BBM yang agak seret belakangan ini, entah karena kuota atau alasan teknis lain. Tapi yang lebih menarik perhatian saya adalah kenapa antrian ini terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Sepertinya bukan cuma soal stok yang menipis, tapi juga soal kita yang gampang panik dan ikut-ikutan.

FOMO biasanya lekat dengan dunia media sosial: takut ketinggalan tren, takut tidak punya barang yang lagi viral. Ternyata FOMO ini merembet juga ke urusan sepenting bensin. Begitu ada kabar "BBM mau langka", alarm di kepala banyak orang otomatis menyala: jangan sampai saya yang kehabisan. Padahal belum tentu kondisinya seburuk itu.

Media sosial dan grup WhatsApp jadi pemicu yang mempercepat semua ini. Sekali ada yang mengunggah foto antrian atau video orang berebut BBM, kabar itu menyebar cepat, kadang dibumbui biar terlihat lebih dramatis. Orang yang tadinya santai ikut resah, lalu ikut turun "jaga-jaga" ke SPBU—dan justru karena banyak yang berpikir begitu, antrian jadi benar-benar memanjang, seperti yang saya lihat sendiri pagi ini. Ini lingkaran setan: takut kehabisan, ikut antre, antrian makin panjang, orang lain makin takut, ikut antre lagi. Rasanya seperti nubuat yang menciptakan kenyataannya sendiri.

Dampaknya nyata. Waktu banyak terbuang untuk mengantre, padahal bisa dipakai bekerja atau berangkat lebih awal seperti saya pagi ini. Yang paling dirugikan justru tukang ojek, sopir angkot, dan pekerja harian yang benar-benar mengandalkan BBM untuk mencari nafkah. Mereka tidak punya waktu untuk "jaga-jaga" berjam-jam, tapi tetap kena imbas antrian yang diperpanjang oleh orang-orang yang sebenarnya belum terlalu butuh.

Pola ini bukan hal baru. Dulu ramai soal minyak goreng langka, orang beli banyak-banyak buat stok meski belum tentu langka di daerahnya. Sama juga saat isu gula naik. Sepertinya begitu ada isu kelangkaan, refleks pertama kita bukan mengecek fakta, tapi ikut ambil bagian biar tidak jadi yang paling rugi—padahal tindakan itu sendiri yang kadang membuat kelangkaannya jadi nyata.

Salah satu solusinya mungkin ada di keterbukaan informasi soal stok BBM di suatu wilayah, biar orang tidak mudah termakan kabar burung. Tapi di sisi lain, saya sendiri juga perlu belajar lebih tenang menghadapi info semacam ini. Tidak semua kabar "langka" berarti saya harus buru-buru ikut antre. Kadang yang perlu direm bukan BBM-nya, tapi rasa panik saya sendiri.

Antrian BBM di Jember ini jadi cermin kecil dari cara kita bereaksi terhadap ketidakpastian—bukan cuma soal bensin menipis, tapi soal seberapa gampang kita terbawa rasa takut ketinggalan sebelum sempat mengecek fakta. Tapi kalau kepanikan seperti ini terus berulang setiap kali ada isu kelangkaan, apakah pemerintah sudah punya cara yang benar-benar bisa dipercaya masyarakat, agar kami tidak perlu panik duluan sebelum tahu faktanya?

Panggung Manusia Sempurna

Coba amati wajah-wajah yang berseliweran di layar ponsel kita: semua tampak tegang, seolah menahan napas di balik senyum yang sudah dipoles algoritma. Di etalase digital, setiap orang berlomba menatah citra sebagai sosok tanpa cela — portofolio dipoles berkilau, deretan penghargaan dipajang laiknya medali perang, dan setiap helaan napas dipaksa berbunyi “produktivitas”. Kita hidup dalam karnaval pencapaian yang melelahkan, tempat kegagalan kecil dianggap aib mematikan, dan jeda istirahat dicurigai sebagai tanda kemalasan.

Obsesi berlebihan terhadap predikat “sukses” ini telah menyandera akal sehat. Sejak belia, kita digiring masuk lintasan pacuan kuda yang tak berujung: menuntut nilai tertinggi, memburu reputasi mentereng, hingga memaksakan diri tampil serbatahu di hadapan khalayak. Manusia modern kehilangan selera humor terhadap dirinya sendiri — rapuh, mudah tersengat kritik sepele, dan panik setengah mati tatkala tirai kepalsuannya tersingkap sedikit saja.

Di balik tumpukan piagam dan piala yang berdebu itu, ada kehampaan batin yang menganga lebar. Kita begitu mahir menertawakan kekurangan orang lain, namun gagap dan kaku ketika harus mengakui kelemahan diri sendiri. Kita lupa bahwa mahkota kebanggaan yang kita panggul dengan dagu terangkat itu sesungguhnya teramat berat — dan sering kali, tampak amat menggelikan bagi semesta.

Belajar Menertawakan Ego

Filsuf eksistensialis Søren Kierkegaard, dalam Concluding Unscientific Postscript (1846, hlm. 258–262), menempatkan humor dan ironi bukan sekadar bumbu percakapan, melainkan tapal batas kesadaran eksistensial yang krusial. Menurutnya, laku humoris adalah jembatan yang menghubungkan wilayah estetis-etis menuju wilayah religius yang sejati. Seseorang yang sanggup menangkap ironi dalam hidupnya menyadari jurang menganga antara ambisi tak terbatas yang dicitrakan egonya dan kenyataan betapa fana serta rapuhnya keberadaan jasmaninya.

Kearifan ini bertaut intim dengan konsep muhasabah dan kerendahan hati dalam khazanah tasawuf. Syekh Ibnu Atha’illah as-Sakandari, dalam Al-Hikam, menyentil manusia yang mabuk oleh amalnya sendiri: “di antara tanda bergantungnya seseorang pada amal perbuatannya adalah berkurangnya harapan tatkala terpeleset dalam kekhilafan.” Tatkala manusia merasa seluruh kemuliaan hidup ditentukan oleh deretan prestasinya, ia sejatinya sedang menuhankan dirinya sendiri — membangun berhala modern dari tumpukan piagam dan sanjungan publik.

Di sinilah seni menertawakan diri sendiri menemukan relevansi emansipatorisnya. Menertawakan diri sendiri bukan ekspresi rendah diri, apalagi keputusasaan yang cengeng. Justru sebaliknya, ia adalah puncak kematangan akal budi: kemampuan menatap ego yang pongah, lalu berkata dengan senyum geli, “Wahai diri, jangan berlagak seperti penopang langit, kamu ini cuma sebutir debu yang kebetulan diberi pinjaman napas.”

Saya pernah menyaksikan sendiri momen semacam ini di sebuah pesantren: seorang kiai sepuh, di tengah pengajian kitab yang khidmat, tiba-tiba salah menyebut nama tokoh dalam riwayat yang sedang dibacanya. Alih-alih menutupinya dengan wibawa, beliau justru tertawa lepas, menepuk jidatnya sendiri, lalu berkata kepada para santri, “Nah, ini bukti kiai juga pelupa — jangan kalian sembah gurunya, sembah ilmunya.” Ruangan yang tadinya kaku seketika mencair oleh tawa. Tak ada yang kehilangan hormat pada beliau; rasa segan itu justru makin dalam, karena kewibawaan sejati ternyata tidak butuh topeng kesempurnaan.

Begitulah kultur khidmah dan humor cerdas ala santri mewujud di bilik-bilik pesantren. Para kiai sepuh tidak memposisikan diri sebagai manusia setengah dewa yang anti-kritik; mereka menjaga kedalaman ilmu justru sambil menertawakan keterbatasan manusiawinya sendiri. Di atas tikar pandan, tawa bersama atas kenaifan diri meluruhkan segala sekat keangkuhan kasta dan gelar sosial.

Merdeka dari Diri Sendiri

Membebaskan diri dari jerat gila prestasi tidak menuntut kita menjadi manusia pemalas tanpa cita-cita. Menuntut ilmu, berkarya, dan memberi manfaat bagi sesama tetaplah kewajiban suci kemanusiaan. Yang perlu kita runtuhkan adalah berhala kesombongan yang membisikkan bahwa harga kemanusiaan kita ditentukan semata-mata oleh validasi angka, trofi, atau tepuk tangan kerumunan.

Berhentilah sejenak dari perlombaan yang membuat napas tersengal-sengal ini. Bila hari ini rencana megah Anda berantakan, bila naskah Anda ditolak, atau bila Anda baru saja melakukan kecerobohan konyol di depan forum terhormat, tarik napas panjang, basuh muka Anda, lalu tersenyumlah di depan cermin. Tertawakanlah kepanikan Anda sendiri.

Sebab pada akhirnya, orang yang paling merdeka di muka bumi ini bukanlah kaisar yang duduk di singgasana reputasi emasnya sembari mencemaskan takhtanya, melainkan jiwa-jiwa hening yang tahu cara berjuang sungguh-sungguh tanpa pernah lupa cara menertawakan keangkuhan dirinya sendiri. [I_R]

Saat Tembok Kelas Mengasingkan Jiwa

Coba tengok kembali ingatan masa kecil kita saat duduk gelisah di bangku sekolah, keringat dingin oleh deretan angka rumit atau tata bahasa asing, semata demi menghindari teguran guru di depan papan tulis. Di balik dalih mencetak manusia unggul, institusi pendidikan kerap justru meredam keberanian berpikir dan mematikan daya cipta alami sejak dini. Murid dituntut menghafal diktat hingga lumat, lalu dicap gagal bila sudut pandangnya bergeser seinci dari kunci jawaban.

Tanpa kita sadari, proses olah pikir yang diagungkan itu menyusut jadi sekadar kerja mesin cetak: memindahkan informasi dari lembaran buku ke kertas ujian, lalu menguap begitu bel pulang berdentang. Sekolah dan kampus meluluskan sarjana yang lincah merangkai kata, tetapi gagap saat berhadapan langsung dengan penderitaan nyata di sekelilingnya.

Huruf di atas kertas sesungguhnya hanyalah gerbang paling luar. Jika membaca cuma dimaknai sebagai merangkai abjad, mesin pencari internet jauh lebih “pintar” ketimbang manusia. Di titik inilah bencana bermula: jemari kita lincah menatap teks, tetapi batin kita buta membaca geliat zaman.

Menembus Pintu Persepsi Menuju Keluasan Budi

Ulama pedagogi klasik Islam, Syekh Az-Zarnuji, dalam risalah Ta’lim al-Muta’allim, menggarisbawahi bahwa hikmah keilmuan bukan sekadar pemindahan data teknis, melainkan percikan cahaya (nur) yang hanya bertamu pada jiwa yang beradab, berniat jernih, dan peka batin. Menuntut ilmu adalah proses bedah jiwa secara menyeluruh, bukan perlombaan menumpuk wawasan demi tepuk tangan khalayak.

Nalar klasik ini berpadu dengan gagasan Multiple Intelligences dari psikolog Howard Gardner (1983, hlm. 73–80). Gardner menggugat kesempitan sistem pendidikan modern yang mendewakan kecerdasan logika-matematika dan bahasa formal, sembari mengabaikan kepekaan antarpribadi, ketahanan batin, dan kesadaran eksistensial. Menilai kepintaran seseorang hanya lewat transkrip nilai sama tak adilnya dengan menuntut ikan membuktikan kehebatannya dengan memanjat pohon — ukuran yang keliru sejak awal.

Saya teringat seorang santri di pesantren, sebut saja Amin — bukan murid yang menonjol di kelas nahwu-sharaf, sering tertinggal menghafal bait Alfiyah. Tapi setiap subuh, dialah yang lebih dulu mengetuk pintu kamar kiai sepuh yang sakit, membantu wudlu tanpa diminta, dan diam-diam menyisihkan jatah lauknya untuk santri baru yang belum genap sebulan menahan rindu rumah. Tak ada ijazah untuk kepekaan semacam ini, tak ada nilai rapor yang mencatatnya. Tapi siapa yang berani bilang Amin tak berilmu?

Menyelami hal yang tak tertulis berarti kesanggupan memahami apa yang tersembunyi di balik kata-kata, seperti yang dilakukan Amin: membaca beban hidup tetangga lewat tatap matanya yang sayu, menangkap isyarat tanah yang merintih akibat dirusak. Begitu pula menyimak yang bukan suara. Ruang hidup kita hari ini terlampau bising oleh ambisi, klaim kebenaran sepihak, dan kegaduhan tanpa henti di jagad maya. Orang yang sungguh cerdas bukan dia yang teriakannya paling memekakkan telinga, melainkan pribadi yang sudi mematikan ego untuk menyerap kepedihan kaum lemah yang tak mampu bersuara.

Dalam tradisi santri di bilik-bilik pesantren, ikhtiar ini bukan wacana seminar di ruang berpendingin udara. Santri digembleng menghidupkan kesadaran kritis dan menguji kitab kuning langsung di atas tanah realitas warga desa. Mereka meneladani laku padi: kian menjulang wawasan, kian merunduk pembawaan; bertutur secukupnya demi menghayati kemuliaan hening.

Merawat Fitrah Insani

Belajar cara belajar, pada akhirnya, adalah ikhtiar memulihkan martabat kemanusiaan yang tercerabut oleh sistem yang keliru mengukur. Gelar tanpa kehalusan budi hanya membangun tembok pongah antara diri kita dan sesama.

Maka mulailah dari yang paling dekat dan paling sederhana: minggu ini, luangkan satu percakapan sungguh-sungguh dengan orang yang biasanya hanya kita lewati — tetangga, tukang becak, santri yang diam di sudut kelas. Dengarkan tanpa buru-buru menanggapi. Di situlah pelajaran yang tak akan pernah tercatat di buku rapor mana pun, tapi justru paling menentukan siapa kita sesungguhnya. [I_R]

Panggung dan Bayang-Bayang

Mari mengakui satu hal jujur di depan cermin: hal paling memilukan dari sebuah perhelatan akbar bukanlah sengkarut teknis di arena sidang, melainkan ketika kemegahan lahiriah sengaja dipakai untuk membungkus rapat-rapat kerapuhan moral di belakang layar.

Akhir Agustus kemarin, mata jutaan umat tertuju ke Jombang. Di tanah para muassis tempat jam’iyah ini mula-mula dianggit dengan air mata dan tirakat, Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama dipentaskan. Di atas mimbar, pidato kebangsaan meluncur mulus, panggung tertata megah, karpet merah terbentang menyambut tamu-tamu terhormat, dan tepuk tangan hadirin bergemuruh menenggelamkan malam.

Namun, tepat ketika lampu sorot dimatikan dan para juru warta beranjak pergi, ada sunyi yang menyisakan sebilah tanya: NU, mau ke mana? Apakah jam’iyah terbesar di republik ini masih sungguh-sungguh berdaulat atas langkahnya sendiri, ataukah diam-diam sedang dipandu oleh partitur orkestra yang notasinya ditulis dari balik dinding tebal kekuasaan dan bilik-bilik pemodal?

Kemandirian jam’iyah adalah harga mati yang selalu diulang dalam setiap muktamar. Tetapi di titik inilah letak paradoksnya. Jutaan warga nahdliyin di pedesaan—petani tebu, buruh harian, dan santri bersarung lusuh—masih setia mendaras istighosah demi keselamatan bangsa tanpa pernah menuntut balas dari negara. Sementara di pucuk elite, arah langkah jam’iyah justru kian terseret ke dalam kalkulasi matematika politik yang banal: siapa membawa berapa, mengamankan gerbong mana, dan berlabuh ke istana siapa.

Uang dan Daulat yang Tergadai

Tentu saja, kita tidak boleh naif. Mengumpulkan ratusan cabang dari ujung barat hingga timur Nusantara meniscayakan ongkos logistik yang masif. Membiayai muktamar bukan perkara menyulap daun menjadi lembaran rupiah. Tetapi persoalan moral bermula ketika kebutuhan logistik itu bergeser fungsi: dari sekadar sarana khidmah menjadi instrumen penakluk nurani.

Sebelum palu pleno penentuan pimpinan diketuk, aroma transaksi berembus kencang di ruang-ruang hotel transit. Berbagai kegelisahan muktamirin menyingkap fenomena yang menyayat adab: istilah bisyaroh—yang sejatinya adalah tradisi suci pesantren sebagai tanda takzim santri kepada guru—mengalami degradasi semantik yang sangat kasar. Amplop dan fasilitas logistik dibagikan berkedok tanda terima kasih, padahal fungsinya tak lebih dari sekadar pelicin mandat politik untuk mengunci arah suara.

Bahkan benteng moral tertinggi seperti sistem Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tak luput dari kepungan modal. Musyawarah sembilan kiai sepuh ini semula didesain demi membendung keliaran politik uang sistem pemilihan langsung. Namun pialang kekuasaan selalu selangkah lebih gesit. Ketika para kiai sepuh di bilik musyawarah tak bisa dibeli, para makelar mencegat prosesnya sejak hulu: mengondisikan cabang-cabang pemegang hak usul agar nama-nama anggota AHWA yang diajukan sudah disterilkan sesuai selera pemodal.

Mengapa jam’iyah ini begitu seksi hingga lingkaran modal dan penguasa bernafsu mendiktenya? Jawabannya gamblang: legitimasi moral NU adalah komoditas paling mahal di mata negara. Ketika ormas keagamaan berhasil dikooptasi lewat konsesi ekonomi dan buaian proyek, maka daya kritis masyarakat sipil runtuh seketika. Julien Benda pernah mengingatkan dalam risalah klasiknya La Trahison des Clercs (tentang pengkhianatan kaum cendekia): kehancuran sebuah bangsa terjadi manakala para penjaga moral meletakkan tugas kenabiannya di atas meja tawar-menawar kekuasaan, lalu membiarkan dalil suci disewa untuk melegitimasi kepongahan duniawi.

Sunyi dan Jalan Pulang

Lalu, ke mana arah jalan pulang pasca-perhelatan di Jombang? Menjawab tanya "NU, mau ke mana?" bukan perkara meratapi kegagalan etis, apalagi menyalakan api kebencian yang destruktif. Jam’iyah ini perlu mengambil jarak sejenak, menghela napas panjang, dan menempuh perjalanan kembali ke dalam diri (inner journey).

Kemandirian jam’iyah tidak akan pernah lahir dari pasal-pasal tata tertib yang kaku bila batin para pengelolanya masih memuja kenyamanan takhta. Perbaikan mendesak harus dimulai dari transparansi dana dan audit moral organisasi. Ruh Khittah 1926 bukanlah mantra netralitas di atas kertas, melainkan komitmen etis untuk berjarak sama dengan semua poros kekuasaan demi membela yang tertindih: para mustadh'afin, petani yang kehilangan ladang, dan generasi muda yang rindu teladan kejujuran.

Sejak ratusan tahun lampau, pesantren dan para kiai kampung bertahan melintasi badai zaman bukan karena belas kasihan penguasa atau kucuran anggaran istana. Mereka tegak karena akar barakah, keikhlasan mengabdi, dan kesanggupan untuk hidup bersahaja. Di bilik-bilik santri yang sempit, ketangguhan itu dipupuk tanpa gemerlap kamera.

Sudah saatnya PBNU kembali belajar pada ketulusan warganya di akar rumput. Martabat sebuah jam’iyah ulama tidak pernah ditentukan oleh seberapa sering pejabat negara berseliweran di kantornya, melainkan oleh seberapa tegak ia sanggup berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus bertopang pada tongkat rapuh kekuasaan. [I_R].

Ada sesuatu yang berubah di sekitar kita, pelan tapi terasa. Bukan hanya soal teknologi yang makin cepat, atau kurikulum yang terus berganti, melainkan cara kita bertutur. Di rumah, di sekolah, bahkan di ruang digital, suara manusia seperti kehilangan rem. Kata-kata yang semestinya menjadi jembatan, justru sering dipakai sebagai palu. Dalam banyak keluarga, “mendidik” diam-diam bergeser maknanya: bukan lagi menuntun, melainkan menekan. Bukan lagi memahamkan, melainkan memenangkan. Maka tidak heran kalau hardikan sering dianggap normal, seolah suara keras adalah bukti kepedulian.

Coba lihat adegan yang makin lazim: orang tua meledak karena anak kecanduan gawai atau game. Jam belajar jadi arena perang, bukan ruang tumbuh. Anak diminta “berhenti sekarang juga”, tetapi yang terdengar bukan instruksi, melainkan ledakan emosi yang menumpahkan lelah, cemas, dan ketakutan orang dewasa sendiri. Dalam momen itu, masalahnya bukan lagi soal screen time, melainkan soal relasi. Anak bukan dituntun mengelola keinginan, tapi dipaksa tunduk lewat rasa takut.

Di sekolah, cerita serupa berulang dengan kostum berbeda. Ada guru yang memarahi murid di depan kelas, suaranya meninggi, kalimatnya menusuk. Lalu seseorang merekam. Video itu menyebar, ditonton ribuan kali, disertai komentar yang kadang lebih kasar daripada amarah di kelas. Yang menyedihkan, banyak orang menanggapinya dengan ringan: “Namanya juga mendidik.” Padahal yang terjadi bukan mendidik, tetapi mempermalukan—dan itu meninggalkan bekas yang tidak selalu terlihat di rapor.

Ruang digital juga ikut menyumbang bahan bakar. Grup WhatsApp orang tua murid, yang seharusnya menjadi kanal koordinasi, sering berubah menjadi arena saling sindir. Ada kalimat-kalimat pasif-agresif, “Kalau anaknya tidak siap sekolah, jangan ganggu yang lain,” atau “Orang tua sekarang maunya enak saja.” Mungkin maksudnya menegur, tetapi bentuknya memaki. Akhirnya yang tumbuh bukan kerja sama, melainkan ketegangan kolektif: guru merasa tidak dihargai, orang tua merasa diserang, dan anak menjadi pusat tekanan.

Yang lebih mengkhawatirkan, budaya “mendidik = membentak” kerap diwariskan tanpa sadar. Dulu orang tua dibesarkan dalam disiplin keras, lalu mengulangnya dengan keyakinan: “Aku dulu dibentak juga jadi orang.” Logika ini terdengar meyakinkan, tapi sesungguhnya menyimpan bias: kita tidak pernah benar-benar tahu luka apa yang ikut terbawa, hanya karena seseorang terlihat “baik-baik saja” di permukaan. Lebih ironis lagi ketika konten parenting “keras biar sukses” viral di media sosial: potongan video pendek, kata-kata tegas tanpa konteks, lalu disimpulkan sebagai resep emas membentuk anak tangguh. Padahal ketangguhan tidak selalu lahir dari tekanan, sering kali justru lahir dari rasa aman.

Di tengah semua itu, tekanan ranking dan akademik memperkeruh hubungan. Sekolah mengejar angka, orang tua mengejar prestasi, anak mengejar napas. Relasi guru-murid menjadi tegang karena target, relasi orang tua-anak menjadi panas karena ekspektasi. Dan ketika target tidak tercapai, yang keluar sering kali bukan evaluasi, melainkan emosi. Kita hidup di zaman cepat marah, tetapi miskin ruang untuk mendengar. Seperti kota yang lampunya terang, tapi hatinya gelap.

Luka yang Tidak Berdarah: Sains Perkembangan dan Cahaya Islam

Dalam psikologi perkembangan, cara orang dewasa berbicara kepada anak bukan sekadar “gaya komunikasi”; ia ikut membentuk fondasi emosi dan karakter. Pola asuh yang dibahas Diana Baumrind menunjukkan perbedaan penting antara otoritatif (tegas tapi hangat) dan otoriter (keras, kaku, menuntut tanpa ruang dialog) (Baumrind, 1991). Yang pertama membangun disiplin sekaligus kedekatan; yang kedua sering menghasilkan kepatuhan semu—anak terlihat menurut, tapi di dalamnya bisa tumbuh kecemasan atau pemberontakan diam-diam. Konsep ini kemudian diperkaya dalam kerangka dua dimensi: tuntutan dan responsivitas (Maccoby & Martin, 1983). Anak butuh batas, tetapi juga butuh rasa dipahami.

Di sinilah kita perlu membedakan “tegas” dan “keras”. Tegas itu jelas, konsisten, dan terarah: aturan dibuat, konsekuensi dipahami, nada tetap manusiawi. Keras itu meledak, merendahkan, dan sering tidak proporsional: aturan muncul bersama amarah, lalu anak dipaksa menerima dengan rasa takut. Tegas menuntun; keras menghantam. Disiplin adalah proses belajar; menghina adalah proses melukai.

Dari sisi otak dan emosi, hardikan bukan sekadar “kata-kata”. Ketika anak dibentak atau dipermalukan, tubuhnya bisa masuk ke mode stress respons—reaksi “lawan atau lari” yang membuat otak sulit berpikir jernih. Anak jadi lebih reaktif, bukan reflektif. Pada kondisi seperti itu, pusat emosi bekerja lebih dominan dibanding bagian otak yang mengatur perencanaan dan kontrol diri. Daniel Goleman menjelaskan bagaimana emosi yang meledak bisa “membajak” kemampuan berpikir (Goleman, 1995). Maka anak yang dimarahi sering tidak benar-benar belajar makna kesalahan, yang ia pelajari justru cara bertahan dari rasa terancam.

Lebih jauh, berbagai kajian menunjukkan bahwa disiplin keras—termasuk hukuman fisik dan agresi verbal—berkaitan dengan risiko masalah perilaku dan emosi yang lebih tinggi (Gershoff & Grogan-Kaylor, 2016). Lembaga kesehatan anak seperti American Academy of Pediatrics juga menegaskan bahwa hukuman fisik tidak efektif dan terkait dampak negatif, sehingga mendorong pendekatan disiplin yang lebih sehat (AAP, 2018). WHO pun memasukkan kekerasan terhadap anak—termasuk kekerasan emosional—sebagai masalah serius yang merusak perkembangan dan martabat anak (WHO, 2024). APA menekankan bahwa kekerasan dan maltreatment, termasuk aspek emosional, dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi kesehatan psikologis anak (APA, t.t.). Laporan UNICEF juga memperlihatkan bahwa kekerasan dalam disiplin masih luas terjadi di berbagai tempat, seakan menjadi kebiasaan budaya yang sulit diputus (UNICEF, 2014).

Pada titik ini, kita sadar: makian bukan sekadar “keras di awal biar nanti baik.” Ia bisa menjadi luka yang tidak berdarah, tetapi merusak cara anak memandang diri. Haim Ginott pernah menekankan pentingnya bahasa yang tidak mempermalukan, karena komunikasi orang dewasa membentuk citra diri anak (Ginott, 1965). Anak yang terus-menerus dipanggil “pemalas”, “bodoh”, atau “bandel”, lama-lama tidak hanya mendengar kata itu—ia percaya itu. Dan ketika identitas terbentuk dari label negatif, pendidikan berubah menjadi penjara batin.

Yang menarik, nilai-nilai ini justru sangat selaras dengan Islam. Al-Qur’an tidak mengajarkan dakwah dengan bentakan, apalagi pendidikan dengan cacian. QS. An-Nahl:125 menegaskan metode “bil hikmah” dan “mau‘izhah hasanah”—kebijaksanaan dan nasihat yang baik. QS. Ali Imran:159 menyebut kelembutan sebagai sebab orang-orang mau mendekat; bahkan Nabi diperintahkan untuk bersikap lemah lembut. QS. Al-Hujurat:11 melarang merendahkan dan mengejek, karena itu merusak kehormatan manusia. Dan QS. Luqman:13–19 memperlihatkan potret pendidikan yang sangat indah: Luqman menasihati anaknya dengan panggilan penuh kasih “ya bunayya”, menanamkan tauhid, adab, kesederhanaan suara, hingga etika sosial.

Rasulullah ﷺ sendiri memberi teladan yang nyaris “mustahil” jika dibandingkan standar emosi kita hari ini: beliau menyayangi anak-anak, memangku cucu, membiarkan mereka bermain, bahkan tetap lembut ketika situasi tidak ideal. Ada hadits shahih yang menjadi kompas: “Sesungguhnya kelembutan tidaklah ada pada sesuatu kecuali menghiasinya…” (HR. Muslim). Kelembutan bukan tanda lemah, melainkan kualitas jiwa yang matang. Dalam pendidikan, kelembutan adalah strategi paling dalam: ia membuat anak merasa aman untuk belajar, bukan takut untuk salah.

Ulama juga menaruh perhatian besar pada adab lisan. Imam Al-Ghazali menekankan bahwa lisan adalah pintu besar yang bisa menjerumuskan manusia jika tidak dijaga, dan pendidikan akhlak bertumpu pada pembiasaan yang lembut namun konsisten (Al-Ghazali, t.t.). Ibn Qayyim membahas pentingnya tarbiyah hati dan pembentukan karakter melalui kasih sayang dan pemahaman kondisi jiwa anak, bukan sekadar paksaan (Ibn Qayyim, t.t.). Imam Nawawi, dalam penekanan tentang adab dan akhlak, mengingatkan betapa seriusnya dampak kata-kata yang melukai kehormatan orang lain (An-Nawawi, t.t.).

Ada satu syair dibuat oleh Ibn Ruslan dalam kitab Zubad yang sering dibaca di Kalangan Pesantren:

“نِعَمُ الإِلَهِ عَلَى العِبَادِ كَثِيرَةٌ  - وَأَجَلُّهَا نَجَابَةُ الأَبْنَاءِ

“Nikmat Allah pada hamba sangat banyak, dan yang paling agung adalah baiknya anak-anak.”

Syair ini bukan sekadar kalimat indah; ini sebuah sudut pandang. Anak yang baik bukan produk “bentakan”, melainkan hasil tarbiyah yang memuliakan manusia. Kalau anak adalah nikmat terbesar, mengapa kita merawatnya dengan cara yang paling keras?

Mengasuh dengan Teladan: Disiplin Tanpa Menghancurkan Martabat

Setelah memahami luka yang ditimbulkan hardikan, pertanyaan berikutnya sederhana namun menantang: lalu bagaimana caranya mendidik tanpa menghardik? Jawabannya bukan “membiarkan anak sebebasnya,” karena itu juga bukan pendidikan. Kita tetap butuh batas. Tapi batas yang memanusiakan.

Dalam praktik sehari-hari, disiplin yang sehat dimulai dari cara kita hadir. Ketika anak kecanduan gawai, misalnya, kita boleh tegas: ada aturan waktu, ada konsekuensi logis, dan ada komitmen orang tua ikut menjaga konsistensi. Tetapi ketika yang muncul adalah kalimat “Kamu ini bodoh banget sih!” kita sudah keluar jalur. Tegas itu berisi aturan; keras itu berisi penghinaan. Tegas menargetkan perilaku; keras menyerang identitas. Anak perlu tahu “apa yang salah”, bukan diyakinkan bahwa “dirinya yang salah”.

Di sekolah, guru tetap boleh menegur murid yang mengganggu kelas, bahkan memberi konsekuensi. Namun mempermalukan di depan teman-teman—apalagi sambil melabeli—sering hanya memindahkan masalah: kelas memang hening, tetapi hati anak ribut. Lebih efektif jika guru bisa memisahkan perilaku dari harga diri: “Perilakumu mengganggu. Kita bicarakan setelah pelajaran.” Kalimat seperti ini bukan memanjakan, justru menunjukkan wibawa yang tenang. Wibawa tidak selalu identik dengan suara tinggi; kadang wibawa lahir dari kontrol diri.

Di grup WA orang tua, komunikasi beradab juga menjadi bagian dari pendidikan kolektif. Anak-anak belajar dari atmosfer orang dewasa. Jika orang tua saling menyindir dan memaki, lalu menuntut anak berbahasa santun, itu kontradiksi yang lucu sekaligus menyakitkan. Kita boleh mengkritik, tetapi jangan menguliti. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan membunuh martabat. Inilah pendidikan sosial yang sering luput: anak tidak hanya dibentuk oleh keluarga, tetapi oleh budaya percakapan komunitas.

Solusi yang paling sulit sebenarnya bukan teknik, melainkan keberanian untuk bercermin. Banyak hardikan muncul bukan karena anak “kurang ajar”, tetapi karena orang dewasa sedang penuh: penuh lelah, penuh tuntutan, penuh luka masa kecil yang belum selesai. Di sinilah teladan bekerja. Anak belajar regulasi emosi bukan dari nasihat panjang, tetapi dari cara kita mengelola marah. Kita bisa berkata, “Ayah/Ibu sedang kesal. Kita jeda dulu, nanti kita bicara.” Kalimat ini sederhana, tetapi revolusioner. Ia mengajarkan bahwa marah boleh, melukai tidak.

Budaya rumah dan sekolah juga perlu dirancang untuk mendidik, bukan sekadar mengontrol. Kalau target akademik membuat relasi tegang, mungkin bukan anaknya yang bermasalah, tetapi sistem ekspektasi kita yang terlalu sempit. Pendidikan seharusnya membentuk manusia utuh: akal, emosi, dan akhlak. UNICEF dan berbagai lembaga mendorong pendekatan disiplin positif yang mengurangi kekerasan dan menekankan pembelajaran perilaku melalui batas yang jelas dan hubungan yang aman (UNICEF, 2014). Ini sejalan dengan Islam: tarbiyah bukan hanya memerintah, tetapi menumbuhkan.

Pada akhirnya, pendidikan adalah proses memanusiakan, bukan melukai. Kita boleh ingin anak sukses, tetapi jangan menukar sukses dengan luka batin. Kita boleh ingin anak disiplin, tetapi jangan menukar disiplin dengan penghinaan. Kelembutan bukan berarti tanpa batas, dan ketegasan bukan berarti tanpa adab. Justru kombinasi keduanya yang melahirkan manusia dewasa: tegas dalam aturan, lembut dalam cara.

Maka mungkin kalimat paling jujur untuk kita ulang setiap hari adalah ini: anak bukan mendengar siapa kita dari ceramah kita, melainkan membaca siapa kita dari cara kita bicara saat marah. Dan ketika mulut kita memilih memaki, kita sedang mengajari mereka satu pelajaran yang tidak pernah tertulis di buku sekolah: bahwa kekerasan adalah bahasa yang sah. Pendidikan seharusnya membatalkan pelajaran itu—dengan teladan, dengan adab, dan dengan keberanian untuk berkata lembut tanpa kehilangan wibawa. Tabik! [I_R]

Identitas Buku

Judul: Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Women
Penulis: Khaled Abou El Fadl
Penerbit: Oneworld Publications, Oxford
Tahun Terbit: 2001
Tebal Buku: 320 halaman
Bidang Kajian: Hukum Islam, otoritas keagamaan, studi gender dalam Islam

Buku Speaking in God's Name lahir dari kegelisahan yang sangat aktual: mengapa agama, yang sejatinya membawa pesan keadilan dan kasih sayang, sering kali tampil dengan wajah keras, menakutkan, dan menutup ruang dialog? Khaled Abou El Fadl tidak sedang menggugat Al-Qur'an atau syariat, melainkan menggugat cara sebagian manusia berbicara atas nama Tuhan dengan penuh kepastian, seolah-olah suara Tuhan telah selesai dan terkunci di mulut mereka.

Sejak halaman awal, pembaca diajak menyadari satu hal mendasar: tafsir manusia tidak pernah identik dengan kehendak Tuhan. Namun dalam praktik keagamaan sehari-hari, perbedaan ini sering dihapus. Fatwa, ceramah, dan nasihat keagamaan kerap disampaikan bukan sebagai hasil ijtihad, melainkan sebagai "keputusan langit" yang tak boleh dipersoalkan.

Di sinilah letak penting buku ini. Abou El Fadl berusaha mengembalikan agama ke ruang etika, bukan sekadar ruang kuasa.

Otoritas, Tafsir, dan Tanggung Jawab Moral

Gagasan sentral buku ini adalah pembedaan tajam antara otoritas yang sah (authoritative) dan otoritarianisme agama (authoritarian). Menurut Abou El Fadl, otoritas dalam Islam tidak lahir dari klaim sepihak atau simbol keagamaan, melainkan dari integritas moral, kapasitas keilmuan, dan kerendahan hati intelektual.

Ia menulis bahwa Al-Qur'an tidak pernah memberikan mandat kepada manusia untuk berbicara menggantikan Tuhan, melainkan mengajak manusia terlibat dalam proses pemahaman yang penuh tanggung jawab. Tafsir adalah amanah, bukan lisensi absolut.

Argumen ini selaras dengan prinsip dasar Al-Qur'an tentang keterbatasan pengetahuan manusia:

Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. (QS. Al-Isra': 85)

Ayat ini menjadi fondasi etis yang kuat bagi argumen Abou El Fadl. Jika pengetahuan manusia terbatas, maka sikap paling religius justru adalah kehati-hatian, bukan kepastian yang berlebihan. Namun dalam realitas sosial, ayat ini sering kalah oleh retorika agama yang simplistik dan penuh vonis.

Buku ini kemudian menyoroti bagaimana otoritarianisme agama sering kali menemukan korbannya pada kelompok rentan, terutama perempuan. Abou El Fadl menunjukkan bahwa banyak fatwa dan tafsir yang membatasi perempuan bukan lahir dari keharusan teks, melainkan dari pembacaan selektif yang kehilangan sensitivitas moral.

Ia mengingatkan bahwa tafsir yang menghasilkan ketidakadilan sistemik patut dipertanyakan, bukan hanya secara sosial, tetapi juga secara teologis. Sebab, mustahil kehendak Tuhan Yang Mahaadil direpresentasikan melalui praktik yang merendahkan martabat manusia.

Pesan ini diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad yang menekankan kehati-hatian dalam berbicara dan mengambil otoritas keagamaan:

Barang siapa berbicara tentang Al-Qur'an tanpa ilmu, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka.(HR. Tirmidzi)

Hadis ini bukan ancaman kosong, melainkan peringatan etis. Berbicara atas nama Tuhan bukan soal keberanian berdalil, tetapi kesadaran akan konsekuensi moral dari setiap kata yang diucapkan.

Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini terasa sangat dekat. Kita sering mendengar klaim keagamaan yang tegas, cepat, dan penuh keyakinan, tetapi miskin empati. Buku ini mengajak pembaca berhenti sejenak dan bertanya: apakah yang sedang kita dengar benar-benar suara agama, atau hanya gema ego manusia yang dibungkus dalil?

Penilaian Kritis dan Relevansi

Kekuatan utama Speaking in God's Name terletak pada keberaniannya mengkritik otoritarianisme agama dari dalam tradisi Islam sendiri. Abou El Fadl tidak memosisikan diri sebagai penyerang agama, tetapi sebagai penjaga etika penafsiran. Ia menunjukkan bahwa iman tidak bertentangan dengan kritik, justru membutuhkan kritik agar tetap hidup dan manusiawi.

Gaya penulisannya akademis namun reflektif. Meski tidak selalu ringan, buku ini tetap relevan bagi pembaca di luar kalangan akademisi karena isu yang dibahas sangat dekat dengan realitas umat: fatwa instan, ceramah hitam-putih, dan klaim kebenaran tunggal.

Namun, bagi pembaca yang terbiasa dengan model keberagamaan yang serba pasti, buku ini bisa terasa mengguncang. Ia tidak memberi jawaban sederhana, tetapi mengajak berpikir lebih jujur dan bertanggung jawab. Justru di situlah nilai utamanya.

Agama sebagai Amanah Moral

Speaking in God's Name adalah pengingat bahwa agama bukan panggung untuk menunjukkan siapa paling benar, melainkan jalan panjang menuju keadilan dan kejujuran moral. Dengan menekankan keterbatasan manusia, Khaled Abou El Fadl mengajak kita lebih rendah hati dalam beragama.

Di tengah dunia yang ramai oleh klaim "ini kehendak Tuhan", buku ini hadir sebagai suara penyeimbang: Tuhan tidak kehilangan kemuliaan ketika manusia berdialog, tetapi justru terluka ketika nama-Nya dipakai untuk membungkam nurani.

Dari Jalan Sunyi Menuju Sorot Lampu Kamera

Pernahkah Anda memperhatikan layar kaca atau beranda medsos sambil mengernyitkan dahi: mengapa penceramah zaman sekarang jauh lebih mirip bintang sinetron ketimbang orang alim penyambung lidah para nabi? Di depan sorot lampu studio, air mata bisa menetes begitu pas pada menit kelima—seolah ada tombol otomatisnya—lalu sedetik kemudian langsung berganti tawa terpingkal-pingkal tepat sebelum jeda iklan sabun colek dan obat kuat.

Dulu, orang berilmu dan para penyeru kebaikan itu dihormati bukan karena baju gamisnya yang berkilau atau mobil mewahnya yang berderet, melainkan karena kedalaman ilmunya, kebersihan hatinya, dan kerelaannya hidup sederhana mendampingi rakyat kecil di pelosok kampung (Madjid, 1992: 215). Mereka menempuh "jalan sunyi"—belajar bertahun-tahun membaca kitab tebal, menundukkan hawa nafsu, dan pantang menjilat penguasa.

Namun, begitu agama bertemu dengan industri hiburan dan logika dagang, wajah dakwah mendadak berubah jadi "dakwah permen karet". Rasanya memang manis, legit, dan meledak-ledak di mulut saat menit pertama dikunyah. Tapi coba tunggu sebentar; begitu saripati gulanya habis, yang tersisa hanyalah ampas kenyal hambar yang bikin rahang capek, lalu tanpa pikir panjang langsung kita buang ke tong sampah.

Menjual Surga, Mengunyah Ampas Hiburan

Kritikus media Neil Postman (1985: 84) jauh-jauh hari sudah mengingatkan kita: bahaya terbesar dari televisi bukanlah saat ia menyuguhkan tontonan bodoh, melainkan saat urusan sakral—seperti agama dan nasib bangsa—dikemas jadi tontonan lawak (showbiz). Layar kaca itu anti-kerumitan; ia tidak suka obrolan mendalam yang bikin mikir. Yang ia minta cuma satu: sensasi cepat, visual heboh, dan pancingan emosi sesaat biar jempol betah menempel di layar.

Dari rahim industri inilah lahir fenomena yang disebut Greg Fealy (2008: 15–20) sebagai consuming Islam alias komodifikasi agama. Agama tak lagi jadi obat penawar luka batin atau cambuk pengingat bagi ketidakadilan sosial, melainkan barang dagangan di etalase mal peradaban. Sang penceramah beralih fungsi bak tenaga penjual (salesman): dosa ditakut-takuti dengan cara yang seram, lalu keselamatan diobral dengan resep instan—mulai dari formula zikir cepat kaya, ajakan poligami kilat, sampai paket jalan-jalan religi berbalut gaya hidup mewah (Fealy, 2008: 24; Turner, 2010: 18).

Yang menyedihkan, publik sering tak sadar sedang terkena apa yang diistilahkan sosiolog Pierre Bourdieu (1991: 163) sebagai kekerasan simbolik (symbolic violence). Kita menganggap kebodohan yang dibungkus jubah gemerlap sebagai hal yang lumrah dan berpahala. Orang yang baru kemarin sore belajar agama mendadak jadi panutan nasional hanya karena pandai merangkai kata-kata manis di video pendek. Sementara itu, para kiai udik dan guru ngaji yang puluhan tahun membimbing warga di pedalaman justru dipandang sebelah mata karena dianggap kuno dan tak masuk selera pasar (Geertz, 1960: 135; Madjid, 1992: 220).

Ruang publik yang mestinya jadi tempat kita saling mencerdaskan dan memanusiakan manusia—seperti harapan Jürgen Habermas (1989: 142)—malah berubah jadi pasar malam penuh kepalsuan. Alih-alih membakar kepedulian kita terhadap tetangga yang kelaparan, anak putus sekolah, atau koruptor yang merampok uang rakyat, kita malah disibukkan dengan perdebatan remeh-temeh: sibuk mengutak-atik perkara selangkangan, meributkan hal-hal mistis, dan menimbun rasa bangga semu karena merasa paling suci sedunia.

Memuntahkan Permen Karet, Membasuh Muka Sendiri

Dakwah permen karet adalah cermin buram bagi cara beragama kita yang makin doyan bungkus ketimbang isi. Kalau kita terus-menerus menelan dakwah model begini, batin kita akan kenyang oleh angin palsu: gampang marah saat simbol agama disentuh, tapi dingin dan mati rasa saat melihat penderitaan manusia di depan mata.

Sudah saatnya kita berhenti mengunyah ampas manis yang bikin gigi keropos ini. Matikan sejenak layar gawai, singkirkan candu tontonan para selebritas mimbar, dan mulailah belajar membasuh muka sendiri. Carilah sumber air ilmu yang jernih: orang-orang tua bijak di kampung, guru-guru ikhlas yang tak silau kamera, dan mereka yang tindak-tanduknya mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang welas asih.

Sebab pada akhirnya, iman bukanlah manisan yang habis manisnya dalam sekali kunyah, melainkan akar pohon yang menghunjam ke tanah—tetap kokoh menaungi sesama, tak peduli apakah daunnya disorot lampu kamera atau dibiarkan basah oleh embun pagi. Tabik! [I_R]

Santri Hafal, Tapi Kok Diam Waktu Ditanya “Kenapa”?

Ada seorang anak, sebut saja Fulan, yang sejak umur lima tahun sudah dijejali ngaji oleh emaknya. Umur tujuh tahun sudah hafal bacaan salat. Umur lima belas tahun, dia sudah jadi imam tarawih di musala kampung—suaranya merdu, hafalannya lancar, sarungnya rapi. Semua orang memuji: “Wah, calon kiai ini.”

Tapi coba tanya Fulan satu pertanyaan sederhana: “Kenapa salat wajib itu lima waktu, bukan tiga, bukan tujuh?” Fulan diam. Bukan karena tak tahu dalilnya secara tekstual, tapi karena ia tak pernah dilatih bertanya lebih jauh: dari mana riwayatnya, bagaimana ulama fikih lintas mazhab membacanya, dan mengapa umat Islam di berbagai zaman tetap sepakat pada angka lima meski praktiknya berwarna-warni.

Di titik inilah letak beda antara belajar Islam dan mempelajari Islam secara akademik. Al-Qur’an sendiri berkali-kali menegaskan bahwa mengetahui dan memahami itu dua hal yang harus diperjuangkan, bukan warisan otomatis—Allah membedakan derajat orang yang berilmu dari yang tidak (QS. Az-Zumar [39]: 9), dan mengangkat derajat mereka yang diberi ilmu (QS. Al-Mujadalah [58]: 11). Bahkan wahyu pertama yang turun bukan perintah salat atau puasa, melainkan perintah iqra—membaca, mengkaji, meneliti (QS. Al-’Alaq [96]: 1–5). Jadi sebetulnya, dorongan untuk “mempelajari” bukan “sekadar menjalani” itu sudah given sejak wahyu pertama turun ke gua Hira.

Nah, Studi Islam adalah wadah akademik untuk menjalankan perintah itu secara serius: membaca Islam bukan hanya sebagai ajaran yang diamalkan, tapi sebagai objek kajian yang dipahami, dianalisis, dan dipertanggungjawabkan.

Dari Sarung ke Studi: Memetakan Cakupan Studi Islam

Kesalahan paling umum mahasiswa baru adalah menyangka kuliah Pengantar Studi Islam akan mengulang apa yang sudah dihafal di pesantren. Ternyata tidak. Dosennya malah balik bertanya, “Kenapa kamu yakin pendapatmu benar?” Bukan untuk menjatuhkan keyakinan, tapi melatih kebiasaan berpikir yang jarang dilatih: membaca sumber sampai akar, memahami konteks, membandingkan pandangan, lalu menyusun argumen berdasarkan bukti—bukan berdasarkan siapa yang lebih keras suaranya di mimbar atau di kolom komentar media sosial.

M. Amin Abdullah menyebut ini sebagai pergeseran dari pendekatan yang murni normatif menuju pendekatan yang juga historis, dua kutub yang perlu didudukkan secara proporsional, bukan dipertentangkan (Abdullah, 2002). Islam sebagai ajaran memang bersumber dari wahyu yang tak bisa diganggu gugat. Tapi Islam sebagai apa yang dipahami dan dipraktikkan manusia, itu penuh keringat, debu sejarah, bahkan kadang kepentingan. Fazlur Rahman menegaskan hal serupa: memahami Islam secara utuh berarti memahaminya sebagai fenomena sejarah yang hidup, bukan sekadar doktrin yang beku di atas kertas (Rahman, 1979).

Cara pandang semacam ini sebetulnya bukan barang baru. Jauh sebelum ada kampus dan gelar akademik, Ibn Khaldun sudah memetakan ilmu-ilmu keislaman secara sistematis dalam Muqaddimah-nya, membedakan ilmu naqli (yang bersumber wahyu) dan ilmu aqli (hasil olah akal manusia) (Ibn Khaldun, terj. 2000). Al-Ghazali dalam Ihya’ ‘Ulum al-Din bahkan mengingatkan bahwa mencari ilmu tanpa niat dan adab yang benar hanya akan melahirkan orang pintar yang kosong keberkahan (Al-Ghazali, t.t.). Az-Zarnuji lewat Ta’lim al-Muta’allim juga menulis panjang lebar soal pentingnya niat dan metode yang benar dalam menuntut ilmu, bukan sekadar mengumpulkan hafalan (Az-Zarnuji, t.t.). Jadi, tradisi turats sendiri sebetulnya sudah lama mengajarkan bahwa ilmu agama itu berjenjang dan bercabang, bukan tunggal dan seragam.

Lantas, apa saja yang sesungguhnya dikaji dalam Studi Islam? Cakupannya jauh lebih luas dari sekadar fikih dan tauhid yang biasa diajarkan di surau. Harun Nasution, salah satu peletak dasar Islamic Studies modern di Indonesia, menegaskan bahwa Islam mencakup setidaknya delapan unsur: ibadah, akidah/teologi, filsafat, tasawuf/mistisisme, hukum, sejarah dan kebudayaan, politik, serta lembaga-lembaga kemasyarakatan (Nasution, 1985). Bila dirinci lebih jauh mengikuti perkembangan disiplin ilmu keislaman kontemporer (Nata, 2011; Supiana, 2017; Martin, 1985), setidaknya ada beberapa rumpun kajian besar:

•      Ulumul Qur’an dan tafsir — bagaimana Al-Qur’an ditafsirkan dari masa ke masa;

•      Ulumul Hadis — kritik sanad dan matan, sejarah pembukuan hadis;

•      Fikih dan ushul fikih — hukum Islam dan metodologi penggaliannya;

•      Ilmu kalam/teologi — perdebatan akal dan wahyu, dari Mu’tazilah hingga Asy’ariyah;

•      Tasawuf — dimensi spiritual dan mistisisme dalam Islam;

•      Filsafat Islam — dari Al-Farabi, Ibnu Sina, hingga Ibnu Rusyd;

•      Sejarah dan peradaban Islam — termasuk sejarah lembaga seperti pesantren;

•      Sosiologi dan antropologi agama — Islam sebagai praktik sosial-budaya;

•      Psikologi agama — pengalaman keberagamaan manusia;

•      Politik dan pemikiran ketatanegaraan Islam (siyasah);

•      Pendidikan dan dakwah Islam — bagaimana Islam diajarkan dan disebarkan;

•      Ekonomi syariah — muamalah dalam bingkai modern.

Rumpun-rumpun ini saling bersinggungan, bukan berdiri sendiri-sendiri. Seorang santri yang belajar tasawuf akan lebih utuh memahaminya bila juga mengenal konteks sejarah dan psikologi di baliknya. Begitu pula fikih, tak akan cukup dipahami tanpa mengenal ushul fikih dan konteks sosial tempat hukum itu dirumuskan. Nurcholish Madjid pernah mengingatkan bahwa Islam sebagai doktrin dan Islam sebagai peradaban adalah dua sisi mata uang yang sama, tak bisa dipahami secara terpisah (Madjid, 1992). Azyumardi Azra pun menekankan pentingnya membaca lembaga-lembaga keislaman, termasuk pesantren, sebagai bagian dari tradisi keilmuan yang terus bertransformasi, bukan artefak yang beku (Azra, 1999).

Berhenti Sekadar Ikut, Mulai Berani Bertanya

Kembali ke Fulan tadi. Kalau nanti ada yang bertanya, “Kamu ini santri atau mahasiswa Studi Islam?”, jawaban paling jujur mungkin: “Saya sedang belajar jadi keduanya—santri yang taat sekaligus mahasiswa yang berani bertanya.” Sebab pada akhirnya, mempelajari Studi Islam bukan mengajak kita meninggalkan sarung dan songkok, melainkan mengajak kita memakainya sambil tetap membawa akal sehat.

Banyak keributan umat sebenarnya bukan soal siapa yang paling benar, melainkan soal siapa yang paling malas bertanya “kenapa”. Perbedaan qunut subuh, beda mazhab dalam menentukan awal Ramadan, beda cara memperingati Maulid Nabi—semua punya akar sejarah dan argumentasi yang bisa ditelusuri, sebagaimana ditegaskan baik oleh turats klasik maupun kajian akademik modern (Ibn Khaldun, terj. 2000; Abdullah, 2002; Nasution, 1985). Maka pertanyaan yang tepat untuk dibawa pulang dari perkuliahan ini bukan sekadar “apa itu Studi Islam”, tetapi: bagaimana kita bisa memahami Islam secara lebih luas, mendalam, dan bertanggung jawab secara akademik—sebagaimana perintah iqra yang pertama kali turun (QS. Al-’Alaq [96]: 1–5). Tabik! [I_R]

Daftar Pustaka

1. Abdullah, M. Amin. Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

2. Abdullah, Taufik & M. Rusli Karim (ed.). Metodologi Penelitian Agama: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

3. Al-Ghazali, Abu Hamid. Ihya’ ‘Ulum al-Din, Juz I. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

4. Al-Qur’an al-Karim.

5. Az-Zarnuji, Burhanuddin. Ta’lim al-Muta’allim: Bimbingan bagi Penuntut Ilmu Pengetahuan. Terj. berbagai penerbit.

6. Azra, Azyumardi. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

7. Ibn Khaldun. Muqaddimah. Terj. Ahmadie Thoha. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.

8. Madjid, Nurcholish. Islam, Doktrin dan Peradaban. Jakarta: Paramadina, 1992.

9. Martin, Richard C. (ed.). Approaches to Islam in Religious Studies. Tucson: University of Arizona Press, 1985.

10. Nasution, Harun. Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, Jilid I. Jakarta: UI Press, 1985.

11. Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

12. Rahman, Fazlur. Islam. Edisi ke-2. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

13. Supiana. Metodologi Studi Islam. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

14. Zuhry, Ach. Dhofir. Peradaban Sarung: Veni, Vidi, Santri. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.

15. Zuhry, Ach. Dhofir. Kondom Gergaji: Kumpulan Potret Kehidupan ala Cak Dhofir. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018.